Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta semua pihak menghormati dan mempercayai KPU sebagai penyelenggara pemilu. TKN menceritakan perihal tudingan-tudingan kecurangan pemilu.
"Kita harus menjunjung tinggi kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu karena itu adalah syarat utama bagi demokrasi kita bisa berkualitas. Kalau sejak awal kita memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, juga DKPP, tentu ini adalah sesuatu yang perlu dicurigai, ada apa," kata juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily di Posko Cemara, Jakpus, Senin (4/3/2019).
Ace mengatakan syarat demokrasi adalah penyelenggara pemilu yang menunjukkan profesionalitas dan netralitas. Menurut pantauan TKN, penyelenggara pemilu saat ini menunjukkan profesionalisme dan tidak memihak kepada salah satu paslon.
Anggota Komisi VIII DPR itu menegaskan, jika ada keluhan terkait pemilu, sebaiknya partai yang berada di parlemen bisa menyelesaikannya di forum Komisi II DPR.
"Karena itu menurut saya lebih baik... soal DPT misalnya, ya kita sama-sama selesaikan, ada forum politik di Komisi II. Lalu di setiap tahapan pemilu, itu kan semua dilibatkan, baik capres 01, capres 02, wakil-wakil partai politik juga dilibatkan dalam debat, dalam DPT, termasuk juga soal DPTb. Itu kan bisa diselesaikan melalui proses politik. Karena itu, kami sangat menyesalkan jika ada pihak-pihak yang berusaha mendelegitimasi Pemilu 2019 ini," sebut Ace.
Senada dengan Ace, Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan hasil survei Jokowi-Ma'ruf saat ini positif di atas 50 persen. Karena itu, dia curiga ada upaya melawan hasil survei tersebut dengan memunculkan dugaan-dugaan kecurangan.
"Ketika seluruh lembaga survei sudah menyatakan bahwa, ini sudah nyaris flat, antara elektoral Pak Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan Pak Prabowo-Sandi, di mana Pak Prabowo-Sandi rata-rata 29 persen, kemudian Pak Jokowi berkisar antara 55-58 persen, maka ini yang mereka lakukan kan sebagaimana 2014 yang lalu. Sampai muncul istilah Obor Rakyat," sebut Hasto.
"Kemudian juga berbagai skenario bahwa apa yang menjadi kelebihan inilah yang dikatakan sebagai satu hal yang curang," imbuh Hasto.
Hasto menyatakan hak konstitusional warga negara dijamin konstitusi sehingga sejak awal TKN memandang proses administrasi pemilu tidak boleh menghilangkan serta tidak boleh menghambat hak konstitusional warga negara untuk memilih. Hasto menyebut berbagai isu terkait pemilu diarahkan seolah-olah itu kerja pemerintah.
"Berbagai mekanisme sudah dilakukan sehingga itu sebagai sebuah serangan untuk mengaitkan bahwa berbagai hal yang dianggap mereka muncul sebagai persoalan, dari DPT, kemudian e-KTP, itu kan dikaitkan seolah sebagai bagian kerja pemerintah," ucap Hasto.
"Padahal spirit kita adalah sama-sama ingin mendorong kualitas demokrasi itu sendiri dan ini juga menjadi concern Pak Jokowi. Dan untuk itu, mari kita bersama-sama, kalau ada hal-hal yang kurang, ya kita sampaikan, melalui saluran yang benar, toh mereka juga mempunyai LO yang setiap saat bisa menyampaikan kepada KPU. Jadi kenapa harus disampaikan ke jalan-jalan kalau tidak ada niat untuk mendelegitimasi itu," pungkas Hasto.
(gbr/knv)
Sumber
No comments:
Post a Comment