Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf mengapresiasi atas pertemuan sejumlah kepala daerah dan tokoh nasional yang sepakat untuk menjaga kedamaian sampai penetapan hasil pemilu. TKN meminta semua tokoh di Indonesia meniru sikap mereka.
Pertemuan itu diinisiasi oleh Bima. Turut hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Selain itu, ada Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Tangerang Airin Rachmi Diany, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid, serta Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Ya saya kira itu suatu pertemuan yang positif, bagi masyarakat kita, bahwa ada tokoh-tokoh masyarakat berupa bupati dan gubernur bertemu untuk berikrar menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat, membangun kekeluargaan dan kebersamaan itu sangat positif, dan saya kira harus ditularkan ke tokoh lain baik tokoh formal ataupun informal," ujar Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).
Karding mengapresiasi kepada semua tokoh yang hadir, khususnya AHY, yang juga turut hadir dalam acara itu. Dia berharap acara yang diawali oleh Bima Arya ini dapat diikuti beberapa tokoh di Indonesia.
"Sekali lagi, saya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh beberapa gubernur dan Mas AHY di Bogor, dan kita harap ini terus dilakukan di tempat-tempat lain, baik oleh tokoh formal maupun yang nonformal, ataupun campurannya, apalagi kalau itu tumbuh dari diri sendiri bukan didorong," katanya.
Sebelumnya, 8 kepala daerah plus AHY dan putri mantan Presiden RI ke-4, Yenny Wahid, menghadiri acara buka bersama dan silaturahmi para tokoh. Dalam pertemuan itu, menghasilkan kesepakatan untuk menjaga perdamaian sampai penetapan hasil pemilu, mereka juga berkomitmen untuk meminimalkan kemungkinan konflik dan perpecahan.
"Selama hari menjelang 22 Mei, terus kokohkan kebersamaan, minimalkan ruang timbulkan perpecahan. Kita sepakat, mari berikan ruang terhormat pada proses hukum. Kita menunggu proses berjalan sesuai konstitusi sehingga 22 Mei kita hormati sebagai proses konstitusi kalau ada yang berbeda harus serahkan ke proses hukum yang berlaku di Indonesia," ucap Bima seusai pembicaraan tertutup dengan kepala daerah dan tokoh di Museum Kepresidenan Balai Kirti, kompleks Istana Bogor, Rabu (15/5).(zap/dnu)
Sumber
No comments:
Post a Comment