JAKARTA - Program andalan Presiden Joko Widodo yakni kartu Pra Kerja akan mulai dijalankan pada tahun depan. Kartu Pra kerja masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk sementara program itu ditujukan ke 2 juta orang peserta. Adapun anggaran program kerja yang merupakan janji kampanye Jokowi mencapai Rp10 triliun.
Sebagai gambaran, Kartu Pra Kerja merupakan kartu yang diberikan pada pencari kerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi atau serifikasi kompetensi kerja.
"Target Kartu Pra Kerja yaitu 2 juta peserta dengan total anggaran Rp10 triliun," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, total peserta sebanyak 2 juta peserta terbagi 2 golongan. Kedua golongan tersebut terdiri dari 1,5 juta peserta akses digital dan 500 ribu untuk akses reguler.
Adapun 2 golongan itu memiliki perbedaan dalam hal pelatihan yang diberikan.Untuk peserta akses digital diberi pelatihan melalui platform digital, seperti Gojek, Tokopedia, Jobstreet, dan perusahaan swasta lain.
"Sekarang ini kan sudah ada super deductible tax, perusahaan yang mengadakan pelatihan akan mendapatkan insentif pajak itu," ucapnya.
Menurut Hanif, untuk sementara waktu, peserta akses reguler akan mendapatkan pelatihan di lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta. Namun untuk peserta akses reguler ini ditujukan kepada eks korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Nantinya lanjut Hanif, seusai mengikuti pelatihan, peserta tersebut akan memperoleh insentif uang dengan waktu terbatas. Namun hingga saat ini belum diputuskan besaran insentif uang yang diberikan dalam program Kartu Pra Kerja.
"Untuk korban PHK ini akan mendapatkan re-skilling, atau diberi pelatihan skills lain supaya dapat bekerja, atau berganti pekerjaan," kata Hanif.
(fbn)
No comments:
Post a Comment