Universitas Trisakti dikabarkan akan memberikan gelar ‘Putera Reformasi’ kepada Presiden Joko Widodo. Berita itu pun menjadi ramai diperbincangkan.
Sebagaimana diketahui, Surat berkop Universitas Trisakti bernomor 339/AK.15/USAKTI/R/IX/2019 tengah ramai dibahas di media sosial. Surat itu ditujukan kepada Menteri Sekretaris Kabinet terkait rencana pemberian penghargaan kepada Presiden Jokowi.
Dalam surat itu disebutkan bahwa pemberian gelar ‘Putera Reformasi’ merupakan amanat dari Deklarasi Alumni Trisakti untuk Jokowi yang diselenggarakan pada 9 Februari silam.
Terkait hal itu, Ikatan Alumni Universitas Trisakti (Ika Usakti) menyatakan bahwa usul pemberian gelar ke Jokowi tersebut bukan dari pihaknya.
Sekretaris Jenderal Ika Usakti Achmad Kurniawan mengatakan mereka sudah mengirimkan surat tanggapan kepada Universitas Trisakti. Mereka berharap dapat beraudiensi dengan Pjs Rektor Universitas Trisakti Ali Ghufron Mukti.
“Kami pertanyakan dan mau audiensi soal surat tersebut dan surat tanggapan kami,” ujar Achmad Kurniawan, Minggu, 22 September 2019.
Politikus PDIP yang juga aktivis 1998, Masinton Pasaribu menanggapi rencana Universitas Trisakti yang ingin memberikan gelar ‘Putera Reformasi’ ke Presiden Jokowi. Masinton menilai pemberian gelar itu sangat tepat.
Saat 1998, Masinton Pasaribu aktif di Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred). Setelah reformasi, perubahan terjadi. Jokowi lahir dari suasana pasca-reformasi, sehingga Jokowi bisa disebut Putera Reformasi.
“Pak Jokowi ini lahir bukan dari gen politik Orde Baru, tapi dia adalah generasi yang secara politik lahir dan tumbuh pasca-reformasi,” kata Masinton.
Meski demikian adanya keberatan sejumlah pihak termasuk Ikatan Alumni Trisakti maupun elit politik terhadap rencana Univ. Trisakti memberikan gelar Putera Reformasi kepada Presiden Jokowi merupakan hak pribadi.
Namun yang perlu diketahui adalah Presiden Jokowi tidak memerlukan penghargaan tersebut karena tanpa gelar Putera Reformasi, Presiden Jokowi sudah membuka peluang Indonesia maju dengan berbagai kebijakan dan telah terpilih sebagai Presiden RI selama 2 periode.
Yang terpenting bagi Presiden Jokowi adalah bekerja dan menyelesaikan program-program dengan baik.
Strategi Pelemahan Pemerintah
Gonjang ganjing pemberian gelar Putera Rreformasi ke Jokowi bisa jadi ini adalah strategi pelemahan pemerintahan Jokowi terutama partai politiknya PDI-P.
Kritik demi kritik akan mengalir, lawan politik memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi untuk merusak citranya dan partainya di depan publik.
Jika surat tersebut merupakan surat yang benar-benar berasal dari rektor Universitas Tri Sakti maka lebih baik Jokowi menolak pemberian penghargaan Putera Reformasi tersebut bahkan gelar akademis Doktor Honoris Causa. Mengapa?
Sebab masalah bangsa yang sedang kompleks akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya untuk mengkritiknya secara habis-habisan. Masalah akan semakin besar, demonstrasi akan semakin tak terbendung.
Sebut saja hal yang kemarin mengenai RUU KPK lalu RUU KUHP dan lain sebagainya adalah senjata untuk menyerang dan melemahkan pemer1intahan.
No comments:
Post a Comment