Merdeka.com - Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menekan penyebaran virus Corona atau Covid-19 adalah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Data pemerintah, empat provinsi dan 72 kabupaten/kota sudah melaksanakan PSBB.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun meminta agar kebijakan dievaluasi secara detail. Tidak hanya yang sudah melakukan PSBB, beberapa daerah yang tidak menerapkan PSBB pun agar melakukan evaluasi dengan baik.
"Kita ingin ada sebuah evaluasi yang detil pada provinsi kabupaten dan kota mengenai data trend penambahan atau penurunan kasus positif baru di setiap daerah, baik yang menerapkan PSBB maupun tidak," kata Jokowi dalam membuka rapat terbatas terkait Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui siaran telekonference di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (12/5).
Dia menjelaskan efektivitas daerah yang melakukan PSBB untuk menekan penyebaran Covid-19 berbeda-beda. Karena pelaksanaan penerapan di setiap wilayah berbeda-beda. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan ada beberapa daerah yang alami penurunan kasus setelah menerapkan PSBB.
"Ada daerah yang penambahan kasusnya turun tetapi juga belum konsisten dan masih fluktuatif juga ada daerah yang penambahan kasusnya tidak mengalami perubahan seperti sebelum psbb. Hal seperti ini perlu digarisbawahi ada apa Kenapa," jelas Jokowi.
Tidak hanya daerah PSBB lakukan evaluasi. Tetapi pemerintah juga akan melakukan penilaian untuk daerah yang tidak melakukan PSBB. Karena Jokowi melihat ada daerah yang tidak menerapkan PSBB namun berhasil mengendalikan penyebaran wabah Corona.
"Karena itu kita juga evaluasi baik provinsi kabupaten kota yang tidak memperlakukan PSBB tetapi juga menjalankan kebijakan physical distancing, menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari," jelas Jokowi.
Jokowi pun minta pada jajarannya untuk membandingkan daerah yang menerapkan PSBB atau tidak. Sebab dia melihat ada beberapa wilayah lakukan inovasi untuk penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.
Kemudian Jokowi juga minta kepada Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk lakukan percepatan penanganan Covid-19 serta fokus di wilayah Jawa. Hal tersebut bertujuan agar menekan angka kasus positif dan meninggal di Jawa yang masih tinggi.
Korban Terbanyak di Pulau Jawa
Kepala Negara menjelaskan, berdasarkan data saat ini, 70 persen kasus positif Covid-19 berada di Pulau Jawa. Demikian pula angka kematian terdapat 82 persen.
"Untuk itu saya minta gugus tugas untuk memastikan pengendalian covis di 5 provinsi pulau Jawa betul-betul dilakukan secara efektif terutama dalam waktu 2 minggu ke depan ini kesempatan kita mungkin sampai lebaran itu harus betul-betul kita gunakan," ungkap Jokowi.
Kemudian terkait manajemen PSBB Jokowi minta kepada daerah tidak terjebak dengan batasan administrasi pemerintahan. Sebab itu Jokowi meminta agar manajemen antardaerah bisa dilakukan untuk penanganan Covid-19.
Dalam penerapan dan disiplin PSBB, setiap daerah harus saling terhubung. Sehingga manajemen antar daerah menjadi terpadu. Seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang yang sudah saling terkait untuk mengatur mobilitas sosial di masyarakat untuk cegah penyebaran Covid-19.
"Sudah dilakukan Jabodetabek ini saling kait mengkait sehingga pengaturan mobilitas sosial dari masyarakat bisa terpadu dan lebih baik," ungkap Jokowi.
Kemudian Jokowi juga mengingatkan pada kepala daerah agar wacana pelonggaran kebijakan PSBB tidak dilakukan tergesa-gesa dan hati-hati. Dia menjelaskan keputusan untuk merelaksasi harus dikaji kembali secara detail berdasarkan data di lapangan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari bertambahnya pasien Covid-19.
"Mengenai pelonggaran untuk PSBB agar dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB," tegas Jokowi.
[noe]
No comments:
Post a Comment