Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan
menghabiskan dana sebesar Rp 466 triliun. Banyak pihak yang masih bertanya juga
meragukan, bagaimana cara pemerintah mendapatkan dana sebesar itu.
"Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan
Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota
Nusantara bersumber dari: APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Sidik Pramono, Tim Komunikasi
IKN dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/3/2022)
Porsi yang berasal dari APBN tidak mayoritas. Dananya juga
akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih
dan gedung pemerintahan
"Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan antara lain berasal dari pemanfaatan Barang Milik Negara
dan/atau pemanfaatan aset dalam penguasaan, penggunaan skema kerja sama
pemerintah dan badan usaha, kontribusi swasta/BUMN (antara lain berupa
pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi), dan creative financing,
seperti crowd funding, dana filantropi, ataupun dana corporate social
responsibility (CSR)," paparnya.
Diakui Sidik, crowd funding memang salah satu alternatif
pendanaan. Menurutnya ini adalah wadah bagi masyarakat yang ingin sukarela
mendukung pembangunan. Ide awalnya pun sebenarnya datang dari kelompok
masyarakat.
"Alternatif urun-dana ini adalah kesempatan dan ruang
bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan mempunyai rasa memiliki
di IKN. Pendanaan dari urun-dana bisa dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas
umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, seperti misalnya
taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artifak hutan,"
terang Sidik.
No comments:
Post a Comment