Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus mendorong adanya
optimalisasi kebudayaan untuk semakin menunjang pembangunan Papua yang selama ini
digencarkan. Pasalnya dengan disertai optimalisasi kebudayaan tersebut maka
pembangunan juga akan semakin berpihak kepada peningkatan kesejahteraan rakyat
Bumi Cenderawasih sendiri.
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Riset dan Teknologi
(Kemendikbudristek) melalui Balai Pelestarian Kebudayaan mendukung penuh adanya
pelestarian budaya Suku Moi di Papua Barat Daya melalui langkah pendampingan
Dinas Pendidikan Kabupaten (Disdikbud) Sorong dalam menyusun pokok pikiran
kebudayaan daerah.
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XXII, Provinsi
Papua Barat, Rinawati Idrus menjelaskan bahwa pihaknya terus memberikan
dukungan dan perhatian penuh kepada setiap daerah terkait dengan bagaimana
menyusun berbagai pokok pikiran kebudayaan daerah, sehingga nantinya bisa
menjadi bahan yang otentik untuk dilestarikan.
Dirinya mengungkapkan bahwa pihaknya bertugas untuk
memberikan perlindungan terhadap cagar budaya dan objek kemajuan kebudayaan
dengan cara melakukan pendataan dan inventarisasi data kebudayaan agar mampu
semakin membantu daerah.
Apresiasi sangat besar patut diberikan kepada pihak
Disdikbud Kabupaten Sorong yang telah berhasil menyusun berbagai pokok pikiran
kebudayaan daerah, khususnya Budaya Suku Moi dan juga telah melalui tahapan
sosialisasi kepada seluruh elemen terkait untuk mendapatkan banyak masukan
terhadap produk kebudayaan daerah, yang mana nantinya akan menjadi acuan
penyusunan program jangka panjang dan menengah oleh pemerintah daerah.
Tidak bisa dipungkiri bahwa budaya yang berada di Tanah
Papua sendiri memang sangat banyak, sehingga penting dan perlu adanya langkah
secara strategis untuk mendokumentasikan seluruh budaya tersebut menjadi satu
produk yang nantinya bisa dilestarikan dan diwariskan secara turun temurun.
Pasalnya, apabila seluruh kebudayaan di Bumi Cenderawasih
tersebut tidak didokumentasikan dan didata dengan baik, maka budaya itu sendiri
akan hilang. Berdasarkan data di Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek tercatat
bahwa warisan budaya tak benda Papua Barat dan Papua Barat Daya memang sampai
saat ini masih menjadi yang paling sedikit diantara seluruh provinsi lain di
Indonesia.
Baru ada sekitar 15 warisan budaya tak benda saja yang telah
ditetapkan, yang mana sebenarnya masih ada banyak sekali lainnya belum
terdokumentasikan dengan baik dan jika dibandingkan dengan provinsi lainnya,
angka tersebut terbilang masih sangat kecil.
Maka dari itu pemerintah terus berupaya.Upaya yang tengah
dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong dalam berkolaborasi
dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Kemendikbudristek merupakan sebuah langkah
yang sangat konkret yang mengarah kepada penetapan budaya daerah menjadi
warisan budaya tak benda.
Diharapkan dengan seluruh upaya yang dilakukan itu maka ada
peluang bagi budaya daerah bisa tercatat warisan budaya tak benda di
Kemendikbudristek.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy melakukan kunjungan
kerjanya secara langsung ke Provinsi Papua Tengah. Dalam kunjungannya tersebut
dirinya mengambil lokasi di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Dogiyai.
Dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah RI memang hadir
secara langsung untuk memantau bagaimana program prioritas di bidang
pembangunan manusia khususnya untuk rancangan penghapusan Kemiskinan Ekstrem
dan penurunan angka stunting di Bumi Cenderawasih.
Menurut Muhadjir Effendy, penting untuk adanya koordinasi
yang baik, termasuk dari pihak pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten, Procinsi
dan juga unsur masyarakat lainnya terutama para tokoh pemuka agama, pastor,
pendeta, ustadz, tokoh masyarakat lain agar bersama menjalir kolaborasi yang
baik dalam membangun kembali dan memulihkan kondisi ekonomi masyarakat di
Papua.
Hadir pula Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa yang berdialog
untuk membahas mengenai bagaimana progress program prioritas nasional
pembangunan manusia seperti stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayah mereka.
Dari hasil diskusi tersebut kemudian ditermukan beberapa masalah dan hambatan
program yang nantinya akan dicarikan solusinya.
Ke depan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan
kolaborasi dengan seluruh pihak termasuk Pemda dengan jauh lebih masif lagi
untuk membangun sinergitas percepayan pelaksanaan program prioritas di daerah
Papua. Mulai dari jajaran aparat keamanan hingga bersama dengan Pemda dan
pemuka agama setempat diharapkan agar bisa saling menguatkan dan bahu membahu
dalam melakukan pengamanan khususnya demi keberlanjutan berbagai macam program
prioritas pada bidang pembangunan manusia di Bumi Cenderawasih.
Adanya kunjungan kerja itu sendiri merupakan salah satu
bentuk pendampingan dan pembinaan dari pemerintah pusat untuk bisa memastikan
bagaimana program prioritas nasional bisa berjalan dengan baik di daerah.
Termasuk juga bertujuan untuk mengkaji berbagai kendala yang
terkait dengan pemerintah pusat dan tidak dapat diatasi oleh pemerintah daerah
agar ditarik dan menjadi perhatian oleh pemerintah pusat untuk dicarikan
solusinya.
Konteks pembangunan Papua sendiri merupakan sebuah hal yang
sangat komprehensif dan perlu adanya kajian secara kompleks. Pasalnya, di
wilayah tersebut juga memiliki adat budaya yang sangat kental serta banyak.
Maka dari itu, untuk semakin mengoptimalkan upaya percepatan pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah, perlu adanya optimalisasi kebudayaan pula.
No comments:
Post a Comment