Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan
pembangunan Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Provinsi
Papua. Masyarakat kini lebih mudah melakukan berbagai aktivitas salah satunya
seperti pergi ke sekolah.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional (BPJN) Jayapura, Benyamin E. Pesurnay, mengatakan IJD TA 2023 di Papua
tersebar di empat ruas jalan yang terletak di dua kabupaten. Berbagai proyek
itu adalah Ruas Trans Woor-Bewan di Kabupaten Keerom, serta pelebaran jalan
menuju standar di Lingkar Biak Utara II, III, dan IV yang berada di Kabupaten
Biak Numfor.
"Total panjang jalan yang
ditangani melalui IJD TA 2023 adalah 22 km. Di Kabupaten Keerom sepanjang 10
km, dan di Kabupaten Biak Numfor sepanjang 12 km. Adapun total anggaran yang
dialokasikan sebesar Rp 134,84 miliar," ungkap Benyamin dikutip dari situs
Kementerian PUPR, Kamis (25/7/2024).
Benyamin mengatakan,
penanganan IJD di Provinsi Papua bermanfaat untuk mendukung aksesibilitas
masyarakat dari dan menuju perbatasan, mempercepat distribusi logistik dan
sentra pertanian, serta mendukung akses pariwisata. Sebab, ruas jalan Trans
Woor-Bewan di Kabupaten Keerom, terkoneksi langsung dengan ruas jalan Nasional
Kota Jayapura/Kabupaten Keerom - Arso.
Di Keerom, terdapat food
estate dan kawasan sentra pertanian. Adapun IJD di Lingkar Biak Utara berguna menghubungkan
Kabupaten Biak Numfor dengan Supiori sehingga memperpendek jarak tempuh kawasan
dan mempermudah distribusi logistik.
"IJD juga bermanfaat
untuk mendukung akses pariwisata serta event-event nasional maupun
internasional di Biak, seperti misalnya Sail Teluk Cendrawasih," jelas
Benyamin.
Kasatker Pelaksanaan Jalan
Nasional (PJN) Wilayah X (Keerom) Provinsi Papua, Yohanis Berechmans Melsasail,
menjelaskan bahwa IJD di Papua dimulai pada September 2023 dan selesai pada
Desember 2023. Keberadaan program tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai
aktivitas masyarakat mulai dari distribusi, transportasi, kesehatan, sampai
pendidikan.
Menurut Yohanis, IJD berguna
agar masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) merasakan
kehadiran negara. Apalagi jalan eksisting sebelumnya dibangun secara lapen
(lapis penetrasi) dengan kondisi rusak ringan hingga rusak berat mulai dari
bergelombang hingga lubang. Walhasil masyarakat sulit beraktivitas khususnya
bagi anak-anak yang hendak pergi bersekolah.
"Sekarang, setelah
dilakukan peningkatan perkerasan jalan dan bahu jalan, sudah lebih baik.
Mudah-mudahan aktivitas masyarakat menjadi lebih lancar dan cepat," ujar
Yohanis.
Manfaat dari IJD itu dirasakan
masyarakat salah satunya oleh Adomina (43). Ibu rumah tangga ini mengatakan
bahwa jalan yang ada kini mempermudah kesehariannya untuk menjual hasil
perkebunan.
"Terima kasih kepada
pemerintah, setelah jalan ini diaspal saya menjadi lebih cepat kalau
mengantarkan anak ke sekolah, dan lebih dekat kalau ingin berjualan
pinang," jelas Adomina.
Sementara Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono, menjelaskan secara umum program IJD mengacu pada Inpres Nomor
3/2023. Pada 2023, PUPR mengalokasikan anggaran Rp 14,6 triliun secara nasional
untuk penanganan 2.873 km jalan daerah di seluruh Indonesia.
"IJD menangani ruas jalan Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang rusak dan menghubungkan kawasan-kawasan produksi. Misalnya pertanian, wisata, termasuk transportasi logistik seperti pelabuhan. Untuk tahun 2024 ini, IJD masih terus dilanjutkan dengan anggaran sekitar Rp15 triliun (nasional)," pungkas Basuki.
No comments:
Post a Comment