Wakil Menteri Dalam Negeri,
John Wempi Wetipo (JWW) menegaskan, dana Otonomi Khusus (Otsus) seharusnya
dirasakan oleh seluruh orang asli Papua.
Namun, kenyataannya hanya
sebagian kecil orang asli Papua yang menikmati manfaat tersebut, sementara
sebagian besar hanya mendengar tetapi tidak merasakannya.
“Nasib masyarakat kita, orang
asli Papua, tidak mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah daerah. Pada
kenyataan yang terjadi saat ini, masyarakat kita masih menanam singkong dan
untuk mendapatkan hasilnya butuh waktu lama karena harus menunggu untuk
tumbuh,” ujar John Wempi Wetipo saat menggelar pertemuan dengan ketua Gereja
Kristen Injili Indonesia dan jajarannya selama kunjungan tiga hari di Timika,
Papua Tengah.
Kurangnya Tokoh Penghubung
Wempi menyoroti bahwa kondisi
ini terjadi akibat Papua sedang kehilangan tokoh yang bisa menjembatani antara
orang asli Papua dengan pemerintah pusat.
“Kita sekarang kehilangan
tokoh yang bisa menjembatani kita, orang Papua, apalagi sekarang ini Papua
sudah menjadi beberapa provinsi,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri tersebut.
Evaluasi Dana Otsus
Lebih lanjut, Wempi mengatakan
bahwa dirinya ke Papua untuk membantu pekerjaan Menteri Dalam Negeri guna
melihat berbagai persoalan yang ada di Papua.
“Kalau kita evaluasi, dana
Otsus saat ini tidak tepat karena saat ini belum ada kantor gubernur dan
fasilitas lainnya sebab saat ini anggarannya pun baru diusulkan,” kata Wempi
yang kerap dipanggil JWW itu.
Ia juga memaparkan bahwa saat
ini orang asli Papua mendapatkan banyak kekhususan untuk menjadi ASN, di mana
orang asli Papua bisa melamar ASN sampai usia 50 tahun.
“Hari ini, orang Papua bisa
jadi PNS PP 106 PP 107 tahun 2021 tentang kewenangan kelembagaan pelaksanaan
kebijakan Otonomi Khusus Papua bahwa orang Papua bisa jadi PNS sampai dengan
usia 50 tahun,” ungkapnya.
Keistimewaan untuk Orang Asli
Papua
Wempi menegaskan bahwa ini
adalah bukti orang asli Papua diberikan keistimewaan.
“Artinya, kita orang asli
Papua diberikan kewenangan khusus berkaitan dengan pengangkatan CPNS terkait
batas usia,” terangnya.
Sorotan Terhadap APBD Mimika
Wempi juga menyinggung tentang
APBD Mimika yang cukup besar, tetapi pembangunan di Mimika terkesan lamban.
“Kalau kita lihat APBD Mimika
tahun ini 7.5 triliun itu merupakan nilai yang cukup besar, tetapi daerahnya
belum maju dan angka kemiskinannya masih tinggi. Seyogyanya anggaran yang ada
harus benar-benar digunakan sesuai dan tepat sasaran sehingga kehidupan
masyarakat menjadi sejahtera,” tandasnya.
Dukungan Terhadap Perubahan UU
Otsus
John Wempi Wetipo menegaskan
bahwa ia sangat mendukung upaya Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mengubah UU
Otsus.
“Kalau bisa, calon bupati dan
wakil bupati harus orang asli Papua,” tukasnya.
Dukungan untuk Maximus Tipagau
Selain itu, Wempi juga
mendukung Maximus Tipagau maju sebagai Bupati Mimika untuk perubahan yang lebih
baik.
“Saya mendorong Maximus
Tipagau maju jadi calon bupati, untuk melayani masyarakat Mimika,” jelasnya.
Dengan dukungan dan kebijakan
yang tepat, Wempi berharap bahwa seluruh orang asli Papua dapat merasakan
manfaat dari dana Otsus dan perubahan signifikan dapat terwujud di tanah Papua.
Ia menekankan pentingnya
optimalisasi penggunaan dana Otsus agar dapat menyentuh seluruh lapisan
masyarakat, khususnya yang selama ini belum merasakannya.
“Dana Otsus harus benar-benar
digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup orang asli Papua. Pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Arah Kebijakan ke Depan
Wempi mengajak semua pihak
untuk berkolaborasi dalam mengawasi dan memastikan penggunaan dana Otsus yang
transparan dan akuntabel.
“Kita harus bersama-sama
memastikan bahwa dana Otsus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan
seluruh masyarakat Papua,” tutupnya.
Dukungan Wempi terhadap
Maximus Tipagau sebagai calon Bupati Mimika juga menjadi sinyal positif bagi
perubahan di daerah tersebut.
Dengan visi dan komitmen yang
kuat, diharapkan kepemimpinan baru dapat membawa angin segar bagi pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat Mimika.
Wempi menegaskan bahwa dirinya
akan terus memperjuangkan hak-hak orang asli Papua dan memastikan bahwa dana
Otsus benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat Papua.
“Ini adalah tanggung jawab
kita bersama untuk menciptakan Papua yang lebih baik dan sejahtera,”
pungkasnya.
No comments:
Post a Comment