Keputusan Partai Demokrat untuk bergabung pada koalisi Adil dan Makmur ternyata merupakan kesalahan terbesar sejak Partai Demokrat berlaga dalam pilpres 2019. Keputusan partai demokrat untuk bersikap netral pada Pilpres 2014 lalu memang tidak mempengaruhi hasil pileg 2014 karena telah dilakukan sebelumnya.
Namun pada tahun 2019 ini, selain mendapatkan hasil penurunan drastis anggota legislatif di Senayan, Partai Demokrat juga kini harus menarik diri dari lumpur isap yang dibuat Prabowo-Sandi sejak pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Lumpur isap itu adalah permainan politik identitas, propaganda ala Rusia dan isu SARA serta fitnah yang hanya dibuat untuk membuat kekacauan dan kerusuhan dalam negeri bila kepentingan Prabowo-Sandi tidak terpenuhi.
Setelah menderita kebangkrutan dalam Pilpres 2019, alih-alih dukungan Demokrat dihargai oleh Prabowo-Sandi terutama Partai Gerindra sebagai motor koalisi Adil Makmur. Berbagai tudingan negatif dari elit Gerindra dan teman dekat Prabowo-Sandi terus dilancarkan untuk menihilkan peran Demokrat untuk memenangkan Prabowo-Sandi.
Sehari setelah pemungutan suara 17 April 2019, Wakil Sekjen Partai Demokrat merasa pihaknya menjadi korban politik identitas yang dimainkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dia mengklaim banyak suara dari pemilih nonmuslim di sejumlah provinsi lari ke partai lain.
Merujuk dari hasil quick count sejumlah lembaga survei, perolehan suara Demokrat secara nasional berkisar di angka 8 persen. Demokrat sendiri memasang target perolehan suara sekitar 11 persen.
“Partai Demokrat merasa menjadi korban politik identitas. Suara nonmuslim di Papua, Bali, Sumatra Utara, dan NTT migrasi,” tutur Andi kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Kamis (18/4).
Komitmen untuk tidak menggunakan politik identitas itu pun ditegaskan oleh Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo awal Mei 2019 lalu.
Demokrat berpegang teguh keutuhan bangsa dan negara nomor satu. Tanpa menggaungkan politik identitas sebagai komoditas kampanye. Hal ini sesuai dengan pesan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada jajarannya.
SBY pula selalu mengingatkan kepada para kedernya tetap berada di jalur-jalur hukum dan konstitusi dalam kontestasi di Pilpres 2019 ini. Seruan people power yang jelas-jelas ditolak oleh SBY.
Namun ketegasan tidak menggunakan politik identitas itu pun tidak serta merta membersihkan lumpur politik identitas Demokrat. Mereka kini harus kelahi dengan Gerindra. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan mengancam ‘membuka kartu’ masing-masing demi menjatuhkan lawan. Dan itu sebenarnya baik untuk publik, kata pengamat politik.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai pertengkaran seperti itu, dalam dunia politik, adalah hal lumrah. Apalagi di Indonesia menganut sistem presidensial-multipartai yang memungkinkan banyak partai dengan ragam visi dan misi berada di dalam satu koalisi yang sama, kata Adi.
“Sistem politik kita memang memungkinkan terjadi koalisi, namun bukan teman abadi, sehingga bisa mengkritik dari dalam jika ada perbedaan pendapat. Contoh tahun 2004 dan 2009 saja, koalisi SBY sering mengkritik, terutama urusan kebijakan. BBM naik misalnya,” kata Adi seperti dikutip dari Tirto, Senin (10/6/2019).
Pernyataan bahwa sulit mencari “teman abadi” dalam politik disebabkan karena dalam sistem yang seperti ini, koalisi yang dibentuk sering tidak matang, kerap terburu-buru, dan jauh dari pertimbangan ideologis, kata Adi. Ini berbeda dengan, misalnya, sistem politik di Amerika Serikat yang hanya terdapat kubu Demokrat dan Republikan–yang jelas perbedaan garis ideologinya.
Pengajar politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan ribut-ribut keduanya tak substansial. Karena itu tak ada gunanya buat publik. “Gerindra dan Demokrat bukan adu gagasan itu, bukan adu argumen, tapi saling menyerang, saling menjelekkan.
Adu gagasan itu bukan saling menjelekkan dan menjatuhkan, tapi ada dialektika intelektual. Ada etika yang harus dijaga. Dan ada objektivitas yang diangkat,” kata Ujang kepada reporter Tirto. Namun pendapat berbeda disampaikan Direktur Eksutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo.
Dia mengatakan terlepas dari pernyataan-pernyataan politikus mestinya “santun dan beradab” agar dicontoh masyarakat, apa yang dipertontontan dua politikus ini punya efek positif bagi publik. “Dalam konteks saling buka percakapan Demokrat dan Gerindra, saya kira jika itu sebagai bentuk klarifikasi [ada] positif juga.
Masing-masing membuka omongan klarifikasi ke publik, agar publik tahu dan paham apa yang dibicarakan para elite politik. Publik juga bisa menilai apa saja perbincangan antar elite yang akan memimpin mereka,” katanya kepada Tirto.
Namun apapun analisa pengamat politik tersebut, posisi Gerindra saat ini tidak akan pernah ikhlas bila Demokrat bergabung dengan lawan politik mereka koalisi Jokowi-Ma’ruf. Gerindra akan terus memborbardir demokrat dengan meriam propaganda ala rusia kepada partai demokrat seperti yang mereka lakukan selama ini kepada Jokowi dan parpol pendukungya.
Demokrat tidak pernah lepas dari lumpur isap koalisi Adil Makmur dengan mudah, perlu usaha lebih keras dan semata-mata kepentingan nasional dan rakyat Indonesia seluruhnya serta melepaskan diri dari kepentingan sempit kelompok dan partai sendiri.
No comments:
Post a Comment