Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menggelar
pertemuan dengan agenda mengekspos substansi arah kebijakan pembangunan dan
pengembangan wilayah DOB di Papua beberapa waktu yang lalu.
Dalam rilis yang diterima redaksi, Senin
(04/12/2023), acara juga dilaksanakan dalam rangka penyerahan Dokumen
Rekomendasi arah kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah DOB di Papua
Tahun 2025-2045.
Pertemuan yang digelar di Hotel Luminor, Jakarta,
ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga teknis terkait dari Pemerintah
Pusat, perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat serta
Keempat Provinsi DOB.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, menekankan pentingnya kolaborasi lintas
sektor untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang akan menjadi landasan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk DOB Papua.
Dokumen rekomendasi yang diserahkan menjadi langkah
awal dalam mengeksplorasi potensi wilayah dan merumuskan langkah-langkah
strategis untuk masa depan yang berkelanjutan.
“Pertemuan hari ini merupakan momen penting untuk
menyatukan visi bersama dalam mengembangkan wilayah Papua untuk 20 tahun ke
depan. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan
terkait menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang
holistik,” ujar Restuardy Daud dalam pertemuan tersebut.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah telah melaksanakan beberapa pertemuan dengan Kementerian/Lembaga terkait
serta Pemerintah Daerah Papua, dengan fokus pada menjaring isu-isu strategis
dan identifikasi arah kebijakan pembangunan, pengembangan wilayah, serta
strategi implementasi dalam RPJPD. Peserta dari berbagai sektor memberikan
kontribusi penting dalam menyusun garis besar kebijakan yang mengakomodasi beragam
aspek pembangunan di Provinsi DOB Papua.
Rekomendasi kebijakan difokuskan pada beberapa
aspek utama dalam menghadapi dinamika pembangunan di empat Provinsi Daerah
Otonom Baru. Prioritas pertama adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan
dasar, terutama dalam pendidikan dan kesehatan, untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Solusi berkelanjutan dalam mengatasi tantangan
keamanan diperlukan dengan pendekatan yang memperhatikan nilai-nilai kultural
dan religi. Ketidaksetaraan dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi
fokus ketiga dengan upaya menjaga keselarasan antara Orang Asli Papua (OAP) dan
non-OAP.
Dalam konteks ekonomi, strategi identifikasi
pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan dianggap penting untuk
memberdayakan potensi ekonomi lokal. Upaya perlindungan terhadap kawasan hutan
dan konservasi bertujuan menjaga kelangsungan ekosistem alam, dengan pentingnya
pendataan tanah adat dan ulayat untuk mengakui hak-hak masyarakat lokal.
Pengembangan infrastruktur konektivitas darat didorong untuk mendukung
mobilitas dan pertumbuhan ekonomi, sementara pemanfaatan energi sumber daya
alam mineral harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan sumber daya
manusia asli dari keempat Provinsi DOB.
“Dokumen rekomendasi ini diharapkan menjadi rujukan
dalam perencanaan pembangunan jangka panjang di wilayah Papua. Kolaborasi yang
terjalin akan memperkuat keberlanjutan dan pemerataan pembangunan di
daerah-daerah terpencil,” tambah Direktur Jenderal.
No comments:
Post a Comment