Keberlanjutan pembangunan
Papua menjadi fokus penting bagi pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam
pengembangan daerah tersebut. Beberapa aspek yang menjadi sorotan dalam
mencapai keberlanjutan pembangunan Papua salah satunya, investasi dalam pembangunan
infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya
untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Kemudian peningkatan
kualitas pendidikan dengan memperluas akses ke sekolah dan meningkatkan standar
pembelajaran untuk mempersiapkan generasi muda Papua menghadapi tantangan masa
depan.
Dalam mendukung keberlanjutan
pembangunan di Papua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
melakukan Penandatanganan Perjanjian Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan
Usaha (KPBU) Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jalan Jayapura-Wamena Segmen
Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan.
Menteri PUPR, Basuki
Hadimuljono mengatakan pembangunan jalan tersebut telah dicanangkan sejak era
pemerintahan Presiden Soeharto awal 1980an guna menghubungkan Jayapura-Wamena,
terutama untuk logistik sehingga dapat mengurangi tingkat kemahalan barang dan
jasa. Selain itu, pembangunan jalan tersebut tentunya akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di Papua. Basuki turut mengapresiasi terhadap
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PT PII, dan PT Hutama Mambelim Trans Papua
yang telah bersedia membantu mewujudkan pembangunan jalan tersebut.
Segmen Mamberamo-Elelim
sepanjang 50,14 kilometer (km) yang akan dibangun dengan skema KPBU ini
merupakan bagian dari ruas Jayapura-Wamena. Lingkup pembangunannya juga
meliputi pembangunan jembatan, satu unit pelaksana penimbangan bermotor,
penanganan lereng dan tebing selama masa layanan. Bentuk kerja sama proyek KPBU
ini adalah Design, Build, Finance, Operate, Maintenance dan Transfer
dengan masa kerja sama selama 15 tahun. Rinciannya adalah 2 tahun masa
konstruksi dan 13 tahun masa layanan dengan pengembalian investasi melalui
skema Availability Payment (AP). Dengan nilai investasi sebesar Rp3,3 triliun,
proyek itu memperoleh penjaminan pemerintah dari PT PII.
Dengan adanya jalan Trans
Papua dapat membantu dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan
memfasilitasi akses lebih baik terhadap layanan publik seperti kesehatan dan
pendidikan. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan
penurunan tingkat kemiskinan. Pembangunan jalan Trans Papua juga dapat
mengurangi isolasi sosial dan politik antara berbagai kelompok etnis di Papua.
Hal ini dapat membuka jalan bagi dialog antar kelompok, meningkatkan kesadaran
dan toleransi antar budaya.
Sementara itu, Wakil Menteri
Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo mengatakan pembangunan di Papua
semakin masif pasca diresmikannya empat Daerah Otonom Baru (DOB). Untuk itu
perlu adanya keseimbangan dalam pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi
sekarang dan memastikan kebutuhan generasi mendatang. Selain itu, pembangunan
di Papua perlu memperhatikan banyak hal, salah satunya konteks lokal, karena
pembangunan dengan mempertimbangkan kelestarian alam serta kearifan lokal
menjadi kunci keberhasilan membangun Papua kedepannya.
Papua memiliki potensi sumber
daya alam yang sangat melimpah, seperti tambang, hutan, dan sumber daya laut.
Sehingga dengan pembangunan yang tepat dapat mengelola sumber daya ini secara
berkelanjutan untuk kepentingan jangka panjang. Pembangunan yang melibatkan
partisipasi masyarakat Papua dapat memperkuat kapasitas lokal dalam mengelola
sumber daya dan membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan. Selain itu, dengan
meningkatkan kehadiran pemerintah dan infrastruktur di Papua, pemerintah dapat
memperkuat kedaulatan negara serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan
berjalan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan nasional.
Pentingnya pembangunan di
Papua tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal,
tetapi juga untuk memperkuat integrasi sosial, meningkatkan stabilitas politik,
dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi alam yang dimiliki Papua untuk kesejahteraan
nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan di Papua perlu
dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan, keadilan, dan keseimbangan antara
pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan serta kearifan lokal.
Selain itu, Penjabat (Pj)
Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan sebagai keberlanjutan pembangunan
di Papua Tengah, pihaknya melakukan pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem)
Provinsi Papua Tengah dengan mengusung konsep grand smart city dan
mempertahankan kawasan hijau. Di lokasi Puspem tersebut, akan ada perkantoran,
perumahan, dan kawasan masyarakat, serta instalasi listrik sistem bawah tanah.
Saat ini, proses pembangunannya ada di Kementerian PUPR, dan semua dokumen
serta master plannya sudah diberikan.
Pembangunan pusat pemerintahan
di Papua Tengah merupakan langkah yang strategis untuk memperkuat kehadiran
pemerintah dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut. Pusat
pemerintahan yang baik akan meningkatkan kehadiran dan kedekatan pemerintah
dengan masyarakat Papua Tengah. Hal ini akan membantu dalam menyediakan layanan
publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kemudian dengan adanya pusat
pemerintahan yang memadai, pelayanan administratif dan publik seperti izin
usaha, administrasi kependudukan, perizinan pembangunan, serta layanan sosial
dapat ditingkatkan secara signifikan. Ini akan mempermudah masyarakat dalam
mengakses layanan-layanan tersebut tanpa harus bepergian jauh. Selanjutnya
sebagai pusat administrasi, pusat pemerintahan dapat menjadi pusat ekonomi yang
mempromosikan kegiatan bisnis dan perdagangan di sekitarnya. Hal ini dapat
menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
No comments:
Post a Comment