Ilustrasi warga Papua |
Presiden dan Wakil Presiden baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berusaha mewujudkan pembangunan yang adil dan merata dalam pemerintahannya.
Salah satunya pembangunan
berkelanjutan di Papua dengan memanfaatkan kekayaan alam yang melimpah, budaya
yang beragam, dan potensi sumber daya manusia di sana.
Di sisi lain, Papua juga
menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan.
Pembangunan yang berkelanjutan
menjadi kunci untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati
kesejahteraan yang lebih baik tanpa mengorbankan warisan alam dan budaya yang
telah ada sejak lama.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua, Musa Isir, menegaskan pentingnya
pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.
Musa menyatakan bahwa peran
Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sangat krusial dalam menyeimbangkan kebutuhan
ekonomi, sosial, dan lingkungan di Papua.
Dengan melibatkan masyarakat
adat, stabilitas sosial dan budaya dapat tetap terjaga, sambil mendukung
program-program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat pedesaan.
Hal ini penting mengingat
masyarakat adat Papua memiliki ikatan kuat dengan tanah dan lingkungannya.
Pembangunan yang tidak
memperhatikan aspek ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan merusak
keseimbangan lingkungan.
Oleh karena itu, kolaborasi
dengan masyarakat adat bukan hanya untuk memastikan pembangunan yang
berkelanjutan, tetapi juga untuk menjaga warisan budaya yang menjadi identitas
Papua.
Wakil Presiden Republik
Indonesia periode 2019 - 2024, K.H. Ma'ruf Amin, dalam berbagai kesempatan
telah memberikan perhatian khusus pada upaya pembangunan Papua.
Dalam pidatonya, mantan
Pemimpin Umum Nahdatul Ulama itu menyampaikan tiga pesan utama yang harus
menjadi pedoman dalam memastikan pembangunan di Papua berjalan secara
berkelanjutan.
Pertama, Ma’ruf Amin
menekankan pentingnya memperkuat perencanaan pembangunan yang berkelanjutan,
transparan, dan bertanggung jawab.
Program-program yang disusun
harus berdampak nyata dan memberikan solusi komprehensif.
Ini berarti setiap inisiatif
pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat
setempat dan mampu menyelesaikan masalah yang ada secara efektif dan akuntabel.
Kedua, Ma’ruf Amin menekankan
pentingnya membangun kepercayaan masyarakat melalui pendekatan kultural dan
keagamaan.
Papua memiliki budaya yang
kaya dan beragam, dengan adat istiadat yang kuat dan pengaruh agama yang
signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.
Oleh karena itu, pembangunan
tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang fisik atau ekonomi saja, tetapi
juga harus mencakup aspek sosial dan budaya.
Dengan merangkul tokoh adat,
agama, pemuda, dan kelompok-kelompok lokal seperti mama-mama Papua, proses
pembangunan dapat berjalan dengan lebih damai dan diterima oleh masyarakat.
Ketiga, Ma’ruf mendorong
percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai langkah strategis
untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan layanan publik di Papua.
Dengan adanya DOB, diharapkan
pengelolaan sumber daya manusia, infrastruktur pemerintahan, dan keuangan
daerah dapat lebih teratur dan efektif, sehingga pelayanan kepada masyarakat
menjadi lebih optimal.
Selain dari arahan Ma’ruf,
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi
Virgiyanti, menekankan bahwa Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)
menjadi landasan utama dalam mewujudkan Papua yang sehat, cerdas, dan produktif.
Rencana ini dirancang untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, dengan melibatkan
seluruh elemen, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pembangunan di Papua tidak
hanya terbatas pada infrastruktur dasar, seperti jalan, bandara, dan pelabuhan,
tetapi juga mencakup layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Dalam perencanaan pembangunan
jangka menengah nasional (RPJMN), upaya untuk mengatasi ketimpangan yang
dihadapi wilayah timur Indonesia, terutama Papua, menjadi salah satu fokus
utama pemerintahan Presiden Jokowi.
Pemerintah saat ini tengah
merancang RPJMN untuk periode 2024-2029.
Rencana ini akan melanjutkan
berbagai capaian pembangunan dalam 10 tahun terakhir, sekaligus menyesuaikannya
dengan kebutuhan baru di Papua, seperti investasi di sektor smelter, pupuk, dan
pangan.
Dengan demikian, diharapkan
pembangunan Papua tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga memberdayakan
masyarakat secara ekonomi dan sosial.
Membangun Papua untuk generasi
mendatang bukanlah tugas yang mudah. Butuh perencanaan matang, pelibatan
masyarakat adat, serta komitmen dari pemerintah pusat dan daerah.
Namun, jika dilakukan dengan
benar, Papua dapat menjadi daerah yang mandiri, maju, dan sejahtera.
Dalam konteks ini, ajakan
tersebut untuk merangkul seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan
sangat relevan.
Pembangunan berkelanjutan
tidak bisa hanya dilakukan dari atas ke bawah, tetapi juga harus melibatkan
partisipasi aktif dari masyarakat di semua lapisan.
Selain itu, keberhasilan
pembangunan di Papua juga sangat bergantung pada upaya memperkuat kepercayaan
antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan pendekatan yang
menghormati kearifan lokal dan nilai-nilai budaya, diharapkan masyarakat Papua
dapat merasa lebih terlibat dan memiliki dalam proses pembangunan yang terjadi
di daerah mereka.
Dalam rangka mewujudkan Papua
yang berkelanjutan, dukungan penuh kepada pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi
krusial.
Kebijakan yang
pro-pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur dan pengembangan sumber daya
manusia, akan menjadi kunci untuk mempercepat kemajuan Papua.
Melalui komitmen ini,
diharapkan Papua dapat menjadi daerah yang semakin sejahtera, mandiri, dan
berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dengan semangat kebersamaan
dan kerja sama, kita semua dapat berkontribusi dalam membangun Papua yang lebih
baik, bukan hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan
datang.
No comments:
Post a Comment