Lombok Timur Siapkan Pemerintahan Transisi agar Pembangunan Berkelanjutan

Penjabat Bupati Lombok Timur Juaini Taofik menuturkan pemerintahan transisi disiapkan agar bisa menjadi panduan bagi pemerintahan definitif selanjutnya guna melanjutkan pembangunan daerah.

"Pencapaian selama masa transisi ini dapat menjadi fondasi bagi Kepala Daerah Definitif nantinya untuk meneruskan pembangunan Lombok Timur ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu," ujarnya dalam penyataan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.

Pemerintahan transisi punya banyak tugas penting untuk memastikan kelancaran perubahan dari sistem pemerintahan lama ke sistem yang baru.

Sejumlah tugas pemerintahan transisi, di antaranya menjaga kestabilan politik dan keamanan agar proses perubahan dapat berlangsung tanpa konflik besar atau kekacauan sosial, reformasi institusi, mengelola transisi ekonomi, hingga menyelesaikan konflik masa lalu.

Taofik menuturkan Lombok Timur mengalami peningkatan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp487,740 miliar atau setara 80,47 persen.

Pendapatan itu didukung dari peningkatan realisasi elektronifikasi pajak daerah, termasuk keberhasilan penurunan angka tengkes yang pada tahun 2024 ada di posisi 27 persen dari sebelumnya 32 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

"Tak hanya peningkatan PAD dan penurunan tengkes, di masa transisi ini juga terjadi penurunan kemiskinan ekstrem dari 5,25 persen pada 2023 menjadi 3,21 persen pada tahun 2024," kata Taofik.

Lebih lanjut dia menyampaikan berbagai keberhasilan selama pemerintahan transisi itu tidak terlepas dari upaya yang dilakukan, seperti peningkatan akses air bersih melalui SPAM Pantai Selatan, pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat rentan yang berjumlah 17 ribu jiwa petani tembakau.

Peningkatan cakupan kesehatan semesta juga turut mendukung pencapaian pemerintahan transisi, termasuk pembangunan Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT) agar bisa mengurangi masyarakat miskin melalui pemberdayaan UMKM.

"Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) memberikan kemudahan berbagai pelayanan, termasuk kemudahan perizinan berusaha pun tak lepas memberikan dampak positif," pungkas Taofik.